Manado, KOMENTAR.ID
Baru sekitar tiga bulan menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Utara, Kepala Kanwil DJPb Wahyu Prihantoro menggelar kegiatan “Ngopi Bareng” bersama awak media di Avons Manado, Selasa (7/7).
Kegiatan yang dikemas santai sambil menikmati suasana senja tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus perkenalan dengan insan pers yang selama ini berperan sebagai mata dan telinga dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Kakanwil menyampaikan bahwa kegiatan serupa akan dijadikan agenda berkala sebagai wadah membangun komunikasi dan memperkuat sinergi antara DJPb dengan media.
Ia menegaskan, kehadiran media memiliki peran strategis dalam menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah, khususnya di bidang pengelolaan keuangan negara.
Selain mempererat hubungan dengan media, Kanwil DJPb juga berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Utara, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam menjalankan tugasnya, Kanwil DJPb memiliki fungsi utama mengawal pelaksanaan belanja APBN mulai dari kementerian/lembaga melalui satuan kerja (satker) hingga pemerintah daerah yang berada dalam wilayah kerja empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Sulawesi Utara.
Menurutnya, amanah pemerintah harus dipastikan tersalurkan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai ketentuan sehingga tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun implikasi hukum di kemudian hari.
DJPb juga terus menjalankan fungsi Financial Advisory dengan memberikan asistensi kepada satker dan pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berdasarkan perencanaan yang matang.
“Pengelolaan anggaran yang baik harus dimulai dari perencanaan yang baik.
Baik dalam penyaluran maupun penggunaan anggaran, seluruhnya harus sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu instrumen yang menjadi tolok ukur kualitas pelaksanaan anggaran adalah Indikator Pelaksanaan Anggaran (IPA).
Instrumen tersebut menjadi gambaran sekaligus bahan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan anggaran setiap satker maupun pemerintah daerah.
Satker dan pemerintah daerah yang mampu menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran secara optimal, lanjutnya, diharapkan dapat menjadi contoh positif bagi instansi lainnya dalam mengelola keuangan negara secara efektif dan efisien.
“Kami mengedepankan pelayanan prima dan pendampingan kepada seluruh stakeholder. DJPb harus proaktif hadir memberikan asistensi agar pengelolaan keuangan negara berjalan optimal serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.
[kid/rol]
