Manado, KOMENTAR.ID
Pernyataan Kepala Dinas Tenaga kerja (Kadisnaker) Manado Fadly Kasim, yang viral di media sosial menuai kecaman dari masyarakat.
Bahkan pernyataan tersebut dinilai menantang pemerintah kota Manado.
Kasim secara blak-blakan menyinggung persoalan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) serta peran organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).
“Menurut saya ini menjadi tantangan bagi Pak Sekda sebagai Ketua Korpri. Setiap apel selalu dibacakan Panca Prasetya Korpri tentang peningkatan kesejahteraan, tetapi kalau TPP hilang bagaimana. Jadi salah satu yang bisa dilakukan yakni koordinasi semua ketua-ketua Korpri kemudian mogok kerja. Saya rasa teman-teman ASN akan mendukung, karena mungkin hanya itu yang bisa dilakukan. Baru nanti Presiden lihat apakah bisa kerja tanpa ASN,” ujarnya dalam pernyataan yang beredar.
Akibat asal bunyi itu, Fadly Kasim, menjalani pemeriksaan oleh Pemerintah Kota Manado melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Senin (16/3), yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Manado Steaven Dandel, didampingi Asisten I Setda Kota Manado Julises Oehlers, Asisten II Atto RM Bulo, Asisten III Donald Supit, serta Kepala BKPSDM Kota Manado Otniel Tewal.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Steaven Dandel menegaskan bahwa setiap aparatur sipil negara terikat oleh aturan perundang-undangan yang mengatur sikap, perilaku, dan tanggung jawab sebagai pelayan publik.
“Dalam konteks aparatur sipil negara, ada warga negara yang terikat undang-undang, di mana tindakan dan sikap yang ditunjukkan harus benar-benar mengayomi masyarakat. Oleh karena itu, jika ada kegaduhan yang ditimbulkan oleh aparatur sipil negara, sebagai bagian dari Pemerintah Kota Manado kami ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian untuk melaksanakan penegakan disiplin, terutama untuk mengoreksi tindakan yang menyebabkan kegaduhan,” tegas Dandel menutup.
[Kid/rol]
