Tobelo, KOMENTAR.ID
Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut) akhir-akhir ini marak dengan aksi demo dari warga dan masyarakat yang mengeluhkan soal kebijakan pemerintah yang terkesan mengesampingkan kesejahteraan masyarakat kecil.
Paling dominan aksi tersebut oleh Asosiasi Pangkalan Minyak Tanah (PMT) yang nampak sangat gerah dengan kebijakan pemerintahan Bupati Piet Hein Babua.
Betapa tidak, sejumlah pemilik Pangkalan protes terkait pemutusan sepihak kontrak dan pemberhentian operasional pangkalan yang sudah digeluti sejak lama, bahkan sebelum kepemimpinan Bupati Piet dan Kasman .
Tidak hanya itu saja, warga mempertanyakan soal legalitas dan kapasitas dari para oknum yang mengaku tim sukses, hingga mampu membuat keputusan pemberhentian pangkalan lama.
Padahal, menurut mereka kerjasama kontrak ataupun ijin operasional dilakukan bersama dengan para agen.
“Inikan program BBM subsidi oleh pemerintah, kenapa justru pemerintah yang lakukan eksekusi pemberhentian. Apalagi hanya dalih beda pilihan politik,” kata Jubir Asosiasi PMT Abdul Haris Suben.
Apalagi kata Suben, sikap yang diambil oleh pemerintah tersebut justru kepada pemilik Pangkalan yang tidak pernah berbuat pelanggaran.
“Kalau ada pelanggaran silahkan saja diberhentikan, karena kami tidak bela yang salah, tapi tidak salah lalu diberhentikan itu patut dipertanyakan,” tandas Suben.
Padahal Pemda Provinsi Maluku Utara yang dipimpin Bupati Piet Kasman itu punya target 100 hari kerja dengan gagasan program pro rakyat, dan maksimalisasi pelayanan terhadap masyarakat.
Namun hal itu sangat bertolak belakang dengan realita, sebab kebijakan yang diambil oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan tidak pro rakyat.
[kid/rol]
