Bitung, KOMENTAR.ID
Demo jilid 3 kelompok Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bitung, Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (18/12/2024) kemarin, menghadirkan pemandangan aneh.
Betapa tidak, Inspektur Kota Bitung, Febri Sambode, yang pada saat hearing di DPRD Kota Bitung beberapa waktu lalu sempat menyuarakan akan menghilangkan tambahan penghasilan pegawai (TPP), justru kini bersilat lidah.
Diketahui, kala itu ia mengatakan jika dia siap kehilangan TPP demi menutupi kekurangan anggaran yang sedang dialami Pemkot Bitung.
Anehnya, dalam aksi demo ASN terbaru kemarin, Sambode turut jadi orator. Ironisnya lagi, materi orasi yang disampaikan justru sudah bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya. Kini ia justru dalam posisi hendak “mengkudeta” Wali Kota, Ir. Maurits Mantiri, lewat masalah TPP.
“Saya pribadi siap jika memang TPP ditiadakan. Karena memang saat ini kondisi keuangan daerah Kota Bitung sedang tidak stabil,” ujarnya kala itu sebagaimana diberitakan oleh salah satu media online, beberapa waktu lalu.
Seakan tak main-main dengan komitmennya menunjang pemerintahan kala itu, ia bahkan mengutip Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Dalam pasal 58 ayat 1 menerangkan bahwa, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN dengan memperhatikan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” urainya lagi.
“Jika kita melihat kemampuan keuangan daerah, khususnya Kota Bitung dan atas dasar penilaian APIP, jika TPP dihilangkan maka keuangan daerah Pemkot Bitung, dapat menutup kekurangan anggaran setiap bulannya sebesar tiga miliar,” tambahnya.
Namun, kini layaknya kata pepatah yakni lupa kacang akan kulitnya. pernyataan tersebut ibarat hilang ditelan bumi.
Pasalnya, Rabu (18/12/2024) kemarin, Sambode justru ikut nimbrung mengejar TPP bersama ASN yang melakukan aksi damai di depan Kantor Walikota dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung.
Bahkan, ia juga menjadi orator yang dengan suara lantang mengatakan akan memeriksa BKAD Kota Bitung terkait tak kunjung dicairkannya TPP.
Atas sikap yang disebut-sebut inkonsisten ini, publik Kota Cakalang menjadi bingung.
Pasalnya, sangat jelas bahwa Inspektorat memiliki fungsi yang sangat penting sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu melakukan Review RKPD perubahan tahun 2024 sekaligus memberikan rekomendasi hasil review.
Akan hal ini Aktivis Robby Supit mengaku heran dengan sikap Sambode yang menurutnya terkesan cuci tangan.
“Saya sangat heran dengan sikap beliau (Febri Sambode). Lalu dia yang ngotot agar dilakukan penghapusan TPP, bahkan dengan gamblang mengatakan sangat siap jika TPP-nya dihilangkan. Kenapa sekarang justru dia ikut-ikutan ngotot mengejar TPP?” ujar Supit.
Menurut dia, pejabat yang memiliki mental tidak konsisten seperti ini sangat menghawatirkan bahkan bisa membahayakan Pemkot sendiri.
“Sebagai APIP, harusnya ia membantu wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Bukannya justru bersikap plin-plan, bahkan nimbrung ngejar TPP,” sindirnya.
Ia juga menyentil perihal beberapa contoh tugas inspektorat di antaranya yakni Perencanaan program pengawasan, Merumuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan, Memeriksa, mengusut, menguji, dan menilai tugas pengawasan serta Menegakkan integritas dan mencegah korupsi.
“Dengan kata lain, tugas Inspektorat sangat vital pada pemerintah Kota (internal), dan sudah seharusnya jadi benteng utama pelindungan persoalan yang terjadi di internal Pemerintah Kota Bitung, bukannya justru seperti yang diperlihatkan Kepala Inspektorat hari ini yakni ikut-ikutan demo. Ini kan jadi aneh dan lucu,” ketusnya.
Sementara itu, Sambode sendiri saat dikonfirmasi perihal keikutsertaannya di demo, tidak ragu-ragu mengatakan iya.
[VM]
