|
| Sekda Melanchton Harry Wolff (Foto Istimewa) |
Tahuna, KOMENTAR.ID
Pasca pelaksanaan Forum Konsultasi Publik jumat pekan lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, langsung menyambung dengan hajatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) di 15 kecamatan se-Sangihe.
Kegiatan Musrembang Kecamatan ini dipacu pelaksanannya kurang lebih sepekan, hingga tersisa Kecamatan Kepulauan Marore yang akan digelar tanggal 25 Februari mendatang.
“Sebetulnya sudah bisa selesai, karena tersisa Kecamatan Tahuna dan Tabukan Selatan Tengah yang sudah dilaksanakan hari ini, namun untuk Kecamatan Kepulauan Marore nanti tanggal 25 Februari atas permintaan Camat, karena ia masih baru dan masih melakukan persiapan,”ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Sangihe, Melanchton Harry Wolff, Kamis (18/02/21).
Ditegaskan pula, tak hanya Musrembang Kecamatan yang dipacu, tahapan berikutnya Forum Perangkat Daerah juga akan diupayakan pelaksanannya pada akhir Februari, termasuk Musrembang Kabupaten sekitar awal maret 2021.
“Nanti pada Forum Perangkat Daerah akan mengakumulasi semua masukan dari wilayah, baru kita akan bagi urusan dan kewenangannya, mana urusan kabupaten, provinsi maupun nasional, kemudian kita pilah-pilahkan untuk disampaikan pada Musrembang Provinsi,”kata Melanchton.
Disentil ada usulan pembangunan dari kampung maupun kecamatan yang sering tak terakomidir, menurut mantan Asisten II Pemkab Sangihe ini, tetap mengacu pada skala prioritas, namun sesungguhnya dengan pola penganggaran saat ini, belanja langsung kabupaten hampir berhadapan dengan belanja langsung alokasi dana desa.
“Alokasi dana kampung saja sudah mencapai 170-an miliyar, belum ditambah bagi hasil pajak 10 persen. Jadi dengan anggaran yang sangat memadai itu, sebetulnya kampung dapat memanfaatkan untuk program pengembangan kampung masing-masing, dan yang diusul pada Musrembang hanya kegiatan yang tak bisa dibiayai dari dana desa,”jelasnya.
Melanchton juga menjelaskan, mengapa pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan lebih dulu sebelum Musrembang, sebab proses perencanaan penyusunan dokumen menggunakan pola teknokratif, atau dokumennya lebih tinggi ke nilai akademisnya dibandingkan masukan.
“Sebelum Musrembang, kita butuh dokumen draf awal yang akan disajikan sebagai arah kebijakkan. Dan itu sebabnya dilaksanakan konsultasi publik karena untuk mendapatkan masukan dari stokholder,”pungkas Melanchton.
“
