Tahuna, KOMENTAR.ID
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe pastikan pokok pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berbandrol Rp 40,55 miliar mulai terbayari Tahun 2026.
Hal ini menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 meski daerah dalam kondisi defisit anggaran.
Bupati Michael Thungari menegaskan hal ini saat membawakan pengantar Ranperda dan Nota Keuangan APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sangihe, Selasa (25/11/2025).
Menurut Michael, pemerintah daerah harus memprioritaskan belanja-belanja wajib dan mengikat, seperti pembayaran pokok utang dan bunga pinjaman PEN, yang sudah menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah saat ini
“Memang kita dalam keterbatasan anggaran, namun pemerintah daerah menetapkan prioritas belanja yang mengutamakan pemenuhan belanja wajib, mengikat dan mendesak, salah satunya pembayaran pokok utang dan bunga pinjaman daerah,”jelas Michael.
“Jadi dalam dokumen nota keuangan, pemerintah daerah mengalokasikan Rp40,55 miliar untuk pembayaran pokok pinjaman PEN pada tahun anggaran 2026,”sambungnya.
Michael memastikan pembayaran pinjaman tetap berjalan meski kondisi fiskal mengalami tekanan akibat pengurangan transfer ke daerah oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, pengurangan alokasi transfer ke daerah oleh Kementerian Keuangan membuat penyusunan APBD 2026 menghadapi tekanan defisit, sehingga Kondisi ini mengharuskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menerapkan efisiensi ketat di seluruh sektor.
“Saya berharap ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat sehingga kebutuhan anggaran Kabupaten Sangihe pada 2026 dapat terpenuhi dengan lebih baik,”pungkas Michael. {PeyKID}
