Peredaran Rokok Ilegal di Perbatasan Indonesia – Filipina Akhirnya Digubris Pemkab Sangihe Dan Pemprov Sulut

Tahuna, KOMENTAR.ID

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe akhirmya mulai peduli dengan masalah Peredaran Rokok Ilegal atau rokok tidak bercukai dan cukai ilegal di Perbatasan Indonesia – Filipina

Hal ini dibuktikan dengan digelarnya kegiatan sosialisasi peredaran rokok tidak bercukai dan cukai ilegal serta pertanggungjawaban tata kelola pajak rokok di daerah, berlangsung di Tahuna Beach Hotel, Kamis (12/11/2026).

Sosialisasi dibuka Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Utara, June E. Silangen dan dihadiri perwakilan sekretaris daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara, Ketua Tim Analis Intelijen Rendy Satya Padmanaba, Kepala Cabang BSG Tahuna Fernando Mamahit, Kepala Kantor BPJS Sangihe Widi Jatmiko, pemilik toko, warung dan pelaku UMKM, serta para camat dan lurah.

Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari turut hadir sekaligus memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Sosialisasi ini memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman sekaligus memperkuat koordinasi lintas pemerintah daerah dalam mengawasi peredaran rokok tanpa pita cukai maupun rokok dengan pita cukai ilegal,” kata Michael.

Bupati termuda di Sulut ini juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina yang memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia di kawasan utara.

“Peredaran rokok ilegal bukan hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta merugikan para pelaku usaha yang selama ini menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan,” kata Michael.

“Karena itu pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal butuh keterlibatan bersama, baik pemerintah daerah, Bea Cukai, aparat penegak hukum, pelaku usaha maupun masyarakat,”tegasnya.

Karena Kabupaten Kepulauan Sangihe berbatasan langsung dengan Filipina, menurut Michael perlu mendapat perhatian serius. Kedekatan wilayah dengan negara tetangga, termasuk adanya perbedaan harga produk rokok, berpotensi menjadikan kawasan perbatasan sebagai jalur masuk peredaran rokok ilegal.

“Memang peredaran rokok ilegal di wilayah Sangihe belum terlalu banyak ditemukan. Namun, potensi masuknya produk tersebut melalui jalur perbatasan tetap harus diantisipasi,”ujarnya.

Sebagai wilayah yang berdekatan dengan negara tetangga yang harga rokoknya lebih murah, perlu juga mendapat perhatian khusus, seperti Kecamatan Marore dan wilayah sekitarnya yang berpotensi menjadi pintu masuk rokok yang tidak bercukai.

Selain persoalan pengawasan rokok ilegal, Michael juga menekankan pentingnya penguatan fiskal daerah melalui pengelolaan penerimaan pajak rokok secara tertib, transparan dan akuntabel.

“Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kepulauan Sangihe, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok hingga Triwulan III Tahun 2026 telah mencapai sekitar Rp6,35 miliar”jelas Michael.

Diakhir sambutan, orang nomor satu di Tanah Tampungang Lawo meminta keterlibatan aktif para camat, kepala kampung dan lurah dalam membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat serta mendukung pengawasan peredaran rokok ilegal di wilayah masing-masing sesuai kewenangannya.

“Saya minta seluruh unsur pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan mengikuti kegiatan ini hingga selesai agar pemahaman mengenai pengawasan dan tata kelola pajak rokok dapat diteruskan kepada masyarakat”pungkasnya.{PeyKID}

Update Berita dan Artikel KOMENTAR.ID menarik lainnya di Google News.

Related posts