MIRIS, Ratusan Penerima Bantuan PIP di SMA N 1 Guru Lombok Dimintai Uang Partisipasi Senilai Rp800 Ribu Per Orang

Minut, KOMENTAR.ID

Kebijakan yang nampaknya tak masuk akal diduga dibuat Kepala SMA Guru Lombok Negeri 1 Guru Lombok, DR. Florensia E. A. Rembet, M.Pd. Betapa tidak, lembaga pendidikan yang terletak desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara ini, meminta uang partisipasi yang tak tanggung-tanggung nilainya yakni Rp800 ribu per siswa. 

Informasi yang dirangkum media ini, uang partisipasi tersebut diminta dari para penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2024.

Guna memuluskan aksi yang berpotensi Pungli ini, pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah membungkusnya dengan label Dana Peran Serta Masyarakat (DPSM) atau yang sebelumnya dikenal dengan istilah uang komite.

Meski telah dikemas dengan DPSM, namun banyak orang tua yang tidak terima. Mereka menilai angka yang dipatok terlalu besar bahkan sangat besar.

Terkait isu yang belakangan mulai jadi buah bibir para orang tua siswa hingga warga ini, pihak sekolah ketika dikonfirmasi, tidak menampik.

Kepala sekolah melalui Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas, Lukas Arwalembun, mengaku jika kebijakan minta uang untuk DPSM ini disampaikan dalam rapat bersama antara Kepsek dengan orang tua siswa kelas XI dan XII penerima bantuan PIP.

Diungkapnya, total dana PIP yang akan diterima para siswa Rp1.800.000. Nah, dari jumlah tersebut, pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah mengusulkan agar Rp800.000 disetorkan untuk DPSM setahun. Sedangkan, sisanya sebesar Rp1 juta dipakai untuk pemenuhan kebutuhan para siswa.

“Namun itu sifatnya sukarela. Karena Ibu (Kepsek) bilang kalau bapak ibu berkenan. Ini kan artinya pihak sekolah tidak paksa mereka (penerima PIP),”  kata Lukas, saat ditemui, Kamis (12/9/2024) pagi.

Ia juga mengaku jika hingga kini belum ada yang menyetor uang senilai yang sudah diusulkan meski dana PIP-nya sudah dicairkan.

“Informasi yang saya terima baru ada satu dua siswa yang sudah setor tapi bukan Rp800.000. Karena yang tercatat baru kurang lebih Rp400-an ribu. Dan, sekali lagi kami tidak paksakan itu,” ujarnya.

Sementara itu, sejumlah orang tua yang meminta namanya tidak dipublis, mengaku keberatan dan tidak akan menyetor uang sebagaimana yang disuarakan oleh Kepsek dalam rapat tersebut.

Mereka tetap bersikuku jika bantuan tersebut murni diperuntukkan buat pemenuhan kebutuhan siswa bukan untuk menopang program atau kegiatan di sekolah.

[ein/kid]