Lima Kali ‘Bapontar’ Masa Covid tak Terbayar, DPRD Makin Brutal ke Pemkot Manado

0
407

Kantor DPRD Kota Manado. Foto: Istimewa

Manado, KOMENTAR.ID
Personil DPRD Kota Manado makin beringas menyerang kinerja pemerintah Kota Manado. Setelah mengeksekusi tanpa ampun postur APBD Perubahan 2020, legislator mencari cela lain. Dewan berusaha menggali database bantuan sosial, mengingat Walikota Manado GS Vicky Lumentut membuat diskresi, sebagai langkah bijak usai dewan menguburkan semua harapan rakyat dalam APBD Perubahan 2020. Belakang marak persoalan KTP. Beberapa hari sebelumnya, satu personil legislator marah-marah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manado. Lalu muncul lagi serangan mengenai perekaman e-KTP di rumah warga. 
Menanggapi pernyataan serampangan personil DPRD, sumber internal Pemkot Manado membocorkan, itu buntut amarah wakil rakyat karena lima perjalanan dinas tidak dibayar. Ironis, lima perjalanan dinas itu ternyata spekulasi anggota dewan selama masa pandemi. Saat pemerintah meminta masyarakat kerja dari rumah, DPRD Manado malah wara-wiri di luar daerah. Perjalanan itu diperkirakan pada pertengahan tahun 2020. Menariknya, lima perjalanan itu tak pernah dianggarkan. Konon anak buah Altje Dondokambey itu berniat akan memasukan dalam anggaran APBD Perubahan, yang celakanya mereka sendiri yang menolak. 
“Kalau benar, kami minta Kejaksaan dan Polda Sulut turun mengusut informasi ini. Ini keterlaluan. Ada niat berbuat jahat. Masa pandemi tabrak anjuran pemerintah. Pantasan mereka yang paling ribut di masa sulit. Teriak kebenaran, koq niatnya mencuri uang rakyat,” imbuh aktifis kota Charles Brandon. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here