Kuasa Hukum Warga Korban ‘Parate Eksekusi’ Kalasey 2 Lapor Kode Etik Brimob – Pol PP Polda Sulut

0
275
DR Santrawan Paparang - Hanavi Saleh dan rekan saat mendampingi para pelapor warga Kalesey 2 Mandolang - Minahasa, Kamis (25/05/2023) di ruang SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) . (Foto : Serly)

Manado, KOMENTAR. ID

DR Santrawan Paparang SH MH M.ka – Hanavi Saleh SH dan rekan sambangi markas besar Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) mendampingi pemberi kuasa (korban) warga Desa Kalasey 2, mengajukan dua laporan sekaligus, terkait kode etik terhadap anggota brigade mobil (Brimob) yang melakukan eksekusi liar. Dan kedua  ke POL -PP (Polisi Pamong Praja) atas tindakan anarkis terhadap korban ‘Parate Eksekusi’ pada peristiwa di 7 November 2022,  masyarakat Desa Kalasey II – Mandolang, Minahasa – Sulawesi Utara.

“Laporan terhadap anggota Brimob Polda Sulut, lakukan eksekusi liar, dalam hal ini putusan peradilan tata usaha negara, PT – TUN (Pengadilan Tinggi – Tata Usaha Negara) yang nota bene tidak bisa dieksekusi. Putusan yang dimaksudkan seharusnya melalui upaya gugat menggugat secara perdata, ini tidak ada.

Gugatan tidak ada tiba tiba masuk anggota Brimob, melakukan mengusiran liar kepada warga, melakukan hal anarkis, gas air mata, mengusir, memusnahkan tanam- tanaman, dan sebagainya , itu termasuk dalam tindakan kode etik,” ujar Santrawan kepada sejumlah awak media, usai dari ruangan SPKT, Kamis (25/05/2023).

“Terlapor nanti lebih dari 1,2,3,4 .. Orang, dari sekian banyak yang terlibat di lokasi akan disebut satu persatu,
nanti mereka akan disebut oleh para pelapor dalam laporan polisi, ” ujar Santrawan menjawab pertanyaan salah satu awak media terkait jumlah oknum yang dilaporkan.

Masih menurut Santrawan hal tersebut diatas masuk ke pelanggaran kode etik, sehingga mendesak agar ada sidang kode etik terhadap oknum oknum yang jika memang terbukti harus ada tindakan tegas, pecat!. Dia  pun meminta keadilan bagi warga yang menjadi korban.

“Laporan ke Propam sebagai kontrol berjenjang, atas tindakan anarkis, hal seperti itu jangan menggunakan kekuasaan, pangkat dan jabatan, ‘nga laku’, kalo memang ada perintah eksekusi, coba mulailah ada upaya gugat menggugat perdata.

Dan jika sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus ada surat perintah dari Ketua Pengadilan Negeri (PN) , entah, Manado , Tondano, tanpa itu tidak bisa eksekusi.

Kami yakin ini wajib di sidang sampai kode etik. Kami tim PH meminta keadilan. Agar warga tidak cemas, mengalami trauma berkepanjangan,” Kunci Santrawan.

Pada kesempatan itu, Advokat Hanavi menambahkan laporan kedua terhadap POL -PP melalui SPKT dan juga sudah diadukan ke Reserse Direskrimum Polda -Sulut dan selanjutnya ke Propam. Agar pengusutan berjalan dan tuntas.

“Kami sebagai Kuasa Hukum warga Kalasey yang korban ‘Parate Eksekusi’  eksekusi tanpa putusan pengadilan negeri. Harapan ketika pengusutan jalan, dan itu harus tuntas. Kalo memang ada alasan alasan lain, pemaaf, pembenar yang mungkin ditemukan oleh pihak penyidik. Itupun harus diterbitkan secara resmi, agar kami juga akan mengkaji alasan alasan itu, rasio hukumnya tepat atau tidak. Jika tidak tepat ! tentunya kami akan lakukan upaya hukum, kami lawan!, ” seru Hanavi.

(Serly)