Koordinator Presidium 13 LSM Anti Korupsi saat berada di kantor KPK, Jakarta. Foto: Istimewa
Jakarta, KOMENTAR.ID
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta seluruh jajaran pegawai Kementerian PUPR untuk melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kabinet Indonesia Maju. Hal tersebut disampaikan di hadapan para Pejabat Tinggi Madya, Pratama, Kepala Balai dan Satuan Kerja serta Pejabat Pembuat Komitmen yang hadir dalam Workshop Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
“Nomor satu perintah Presiden adalah jangan korupsi. Sudah sering saya sampaikan tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara untuk pembangunan infrastruktur. Ke depan, menjaga kredibilitas dan kepercayaan akan jauh lebih berat daripada mencapainya,” kata Menteri Basuki dilansir dari laman Kementerian PUPR.
Merespon pesan Menteri Basuki, Presidium 13 LSM Anti Korupsi mengingatkan seluruh jajaran pejabat PUPR dari pusat hingga ke daerah-daerah agar tidak menyeleweng.
“PUPR di semua tingkatan satuan kerja, mendapat porsi anggaran jumbo dibandingkan satuan kerja yang lain. Tujuannya jelas, yakni untuk menyokong pembangunan infrastruktur nasional maupun daerah. Karena itu, pejabat PUPR jangan bermain di area kotor. Jangan korupsi,” tegas Koordinator Presidium 13 LSM Anti Korupsi Pierson Rambing, Rabu (20/1) siang di Manado.
Ia menambahkan, sejauh pengamatan Presidium 13 LSM Anti Korupsi, PUPR memang sangat rawan. Potensi penyimpangan itu bisa terjadi dari hulu sampai hilir.
“Proses budgeting mulai dari pengusulan anggaran, pembahasan, penetapan hingga pelelangan dan pengerjaan fisik rawan penyimpangan. Karena itu kita berharap pejabat PUPR ingat pesan Presiden, dan Menteri. Kami bertekad kawal kinerja pejabat PUPR. Karena kesejahteraan rakyat diukur dari kejujuran pejabat atau abdi negara dalam menjalankan amanat secara profesional,” tandas Ketua DPP FORPAKANTIK itu. (*)
