Johannis: DPRD Bukan Lembaga Hukum, tak Punya Kewenangan Memecat Seseorang

0
263
Billy Johannis dan James Arthur Kojongian. (KOLASE FOTO KOMENTAR.ID)

Manado, KOMENTAR.ID


Usulan pemecatan terhadap James Arthur Kojongian (JAK) dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut sekaligus sebagai anggota dewan, dinilai merupakan usulan absurd.


Sebab lembaga DPRD bukanlah lembaga hukum yang memiliki kewenangan memecat seseorang tanpa bukti-bukti secara hukum.


“Pemecatan JAK dari wakil ketua dewan saya menilai inprosedural. Pertama, JAK duduk sebagai wakil ketua dewan bukan dipilih oleh anggota dewan. Kemudian kedua, alat kelengkapan dewan adalah hak dan kewenangan dari partai. Dalam hal ini, pemecatan JAK sebagai alat kelengkapan dewan bukan atas rekomendasi partai yakni Partai Golkar,” tegas Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat Sulut), Pdt Billy Johannis STh, via layanan WhatsApp, Rabu (17/02/21).


Karenanya ia mengusul ke JAK agar melakukan gugatan class action di Pengadilan Negeri dengan maksud untuk uji materil terhadap keputusan yang dilakukan oleh pimpinan DPRD Sulut. 


“Karena lembaga DPRD bukanlah lembaga hukum yang punya kewenangan untuk memecat seseorang tanpa bukti-bukti secara hukum. Saya tidak mencampuri persoalan moral tapi persoalan moral seseorang harus ada bukti-bukti secara hukum. Jadi gugatan class action ini untuk menguji apa benar DPRD memang punya kewenangan memecat seseorang tanpa bukti hukum atau tidak,” tegasnya.


“Apalagi pemecatan ini cuma karena presure dari beberapa organisasi/LSM Suara Perempuan. Apakah ini sudah merupakan tatib atau aturan di DPRD Sulut?” tukasnya.


JAK sendiri telah diusul agar dipecat dari lembaga terhormat DPRD Sulawesi Utara, baik sebagai wakil ketua maupun sebagai anggota. 


Usulannya sudah dibacakan dalam paripurna yang digelar Selasa (16/02/21) kemarin. Di mana berdasarkan hasil investigasi Badan Kehormatan DPRD Sulut, JAK dianggap bersalah karena telah melakukan perbuatan keji dan tidak terpuji terhadap istrinya.


“Jadi kami menilai secara sengaja ataupun tidak sengaja, saudara JAK telah mencoreng citra dan martabat lembaga. JAK sudah tidak mengindahkan sumpah janji sebagai anggota DPRD dan pimpinan DPRD. Ini tidak baik dan BK memiliki tanggungjawab tugas kepada masyarakat atas kasus ini,” kata Ketua BK DPRD Manado Sandra Rondonuwu.


Sehingga dengan demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan dan sesuai Tatib DPRD, maka BK ditegaskannya merekomendasi untuk menetapkan sanksi pelanggaran sumpah dan janji kepada JAK yakni mengusulkan pemberhentian dari jabatan Wakil Ketua DPRD Sulut serta pemberhentian JAK sebagai Anggota DPRD Sulut.



***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here