Perkara Praperadilan Adik Bekas Bupati Minut yang Terjerat Korupsi Pemecah Ombak Ditolak

  • Whatsapp
Tersangka Alex Panambunan saat digelandang ke sel tahanan Polresta Manado. (ISTIMEWA)

Manado, KOMENTAR.ID

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado memutuskan menolak gugatan praperadilan yang diajukan lelaki Alex Panambunan. Menolak sidang perkara adik mantan Bupati Minahasa Utara itu, sama halnya memenangkan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menangani kasus dimaksud.

Read More

Alex Panambunan memasukan gugatan praperadilan dengan nomor perkara 5/Pid.Pra/2021/PN.Mnd, pada tanggal 29 Maret 2021 lalu. Gugatan itu diwakilkan pada kuasa hukumnya, Stevie Dacosta, SH, MH, melawan termohon Jaksa Agung RI cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

Sidang perkara praperadilan ini sudah berlangsung selama melalui kali sejak 5 – 9 April 2021. Pada hari Senin (12/5/2021), Majelis Hakim mengeluarkan amar putusan sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Pra Peradilan untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor : Print – 01/P.1/Fd.1/01/2021, tanggal 07 Januari 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor : 01.a/P.1/Fd.1/01/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Tersangka kepada Pemohon dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pemecah Ombak / Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA. 2016 oleh Termohon Pra Peradilan sah menurut hukum;

3. Membebankan biaya perkara adalah nihil.

Sidang Pra Peradilan ini digelar di Pengadilan Negeri Kelas I Manado.

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara A Dita Prawitaningsih, SH MH melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum Theodorus Rumampuk, SH MH kepada wartawan.

“Tadi pembacaan putusan oleh Pengadilan Negeri Manado, dan dikatakan bahwa permohonan tersangka dan kuasa hukumnya diputuskan ditolak oleh Majelis Hakim”, ujar Theodorus Rumampuk, Senin (12/4/2021).

Praperadilan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, Pasal 1 butir 10 adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang  sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka.

Diketahui, Alex Panambunan menjadi tersangka korupsi dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-01/P.1/Fd.1/01/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara A. Dita Prawitaningsih.

Tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi proyek pemecah ombak/penimbunan Pantai Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016. Kasus ini menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8.813.015.856,06. (*)

Related posts