Catat MSM! Tanah Rosintha Butar-butar Masih Terdaftar di Database Kementerian ATR/BPN

  • Whatsapp
Plang informasi kepemilikan tanah Rosintha Butar-butar yang dikeruk PT MSM/TTN di Pinasungkulan, Bitung. (HUT KAMRIN)

Manado, KOMENTAR.ID

Sengketa obyek tanah antara Rosinta Butar-butar dan PT Tambang Tondano Nusajaya/Meares Mining Soputan (TTN/MSM) di Pinasungkulan, Bitung belum berakhir. Kubu Rosintha memasukan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Bitung, kendati TTN/MSM mengisyaratkan akan ada eksekusi putusan pengadilan.

Read More

Putri Rosintha, Shirley Oroh mengatakan, pihaknya tidak mengenal Sultje Bongga dan Marin Hakim yang berperkara pada tahun 1999 silam.

“Kami hanya membeli obyek tanah dengan alas hak dan sertifikat yang sah dan tercatat di Kementerian Agraria dan Rata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),” tutur Keke, sapaan Shirley Oroh, Sabtu (12/5/2021), via ponsel genggamnya.

Informasi lokasi tanah Rosintha Butar-butar. Lokasi ini sedang dikeruk PT MSM/TTN di Pinasungkulan, Bitung. (HUT KAMRIN)

Keke menjelaskan, BPN sudah melakukan plotting atau konfirmasi dan pengukuran di lokasi yang teregister nomor 00204. Hasilnya sama sekali tidak meleset dan dapat diakses di database Kementerian ATR/BPR.

“Letak dan besaran objek tanah sudah jelas dan terang menurut data dan informasi yang ada di kantor pertanahan,” ungkap Keke.

Sementara itu, sidang pertama gugatan perlawanan pihak ketiga atas eksekusi sudah berjalan di PN Bitung di tanggal 11 Mei 2021.

Peta lokasi berdasarkan alas hak Rosintha Butar-butar. (ISTIMEWA)

Terdapat fakta bahwa pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara perdata 1999 itu belum terlaksana penuh. Pihaknya menangkap sinyalemen fakta hukum yang dikaburkan di pokok perkara tahun 1999 tersebut, yang sampai dengan putus perkara tidak pernah dihadiri tergugat yang kalah dalam perkara tersebut (verstek).

“Ibu saya, Rosinta HMB, tidak mengenal pihak-pihak dalam gugatan perdata 21 tahun yang lalu. Ibu membeli dengan itikad baik sesuai dengan prosedur peralihan hak atas tanah dengan akta notaris. Pertanyaannya kenapa pemenang putusan lalai dan baru memohonkan eksekusi putusan di Maret 2021,” terang Keke.

Titik lokasi tanah Rosintha Butar-butar yang dapat diakses di database Kementerian ATR/BPN RI. (ISTIMEWA)

Jika peralihan hak antara penjual dan pembeli yaitu PT TTN dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mestinya tanah tersebut sudah terdaftar di BPN Bitung atas nama PT TTN. Tapi ternyata tidak. Masih tercantum kepemilikan Rosintha Butar-Butar.

Peta lokasi tanah Rosinta Butar-butar yang dapat diakses di database Kementeria ATR/BPN RI. (ISTIMEWA)

Padahal menurut Peraturan Pemerintah (PP), peralihan tersebut wajib didaftarkan 7 hari kerja setelahnya. Karena ada PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang harus dibayarkan. Perbuatan tidak taat prosedur ini jelas menimbulkan potensi kerugian negara. Bila eksekusi baru dimohonkan di Maret 2021, maka transaksi hanya menggunakan fotocopy sertifikat hak milik dan ini jelas tidak sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

“Hal ini adalah modus operandi mafia tanah yang pemberantasannya menjadi prioritas Presiden Joko Widodo,” singgung Keke.

Dalan penjelasan lebih lanjut, Keke mengungkit ihwal penghentian penyelidikan laporan polisi tahun 2016 dan 2021. Pengghentian penyelidikan itu lebih pada persoalan kompetensi dan komitmen aparat negara menindaklanjuti laporan masyarakat.

Keke mencontohkan, ada fakta bahwa tahun 2016, pihak yang dibayarkan ganti rugi oleh PT MSM bukanlah Sultje Bongga. Tapi pihak lain yang sayangnya sudah meninggal dunia di 2019.

“Di tahun 2016 kami melaporkan pengeboran di tanah kami, yang mana sehari setelah kami konfrontasi di lapangan dan kami lapor polisi, besoknya semua kegiatan pengeboran berhenti total,” beber Keke.

Kerabat Rosintha Butar-butar membangun tenda di lokasi sengketa beberapa waktu lalu. (HUT KAMRIN)

Hingga kini, objek tanah tersebut masih dalam sengketa. “Sesuai dalam somasi kami ke PT MSM dan PT TTN, kami berharap perusahaan taat hukum dan menghormati proses hukum yang berjalan dengan menghentikan operasi pertambangan di lokasi sampai sengketa selesai,” tandas Keke.

[kim/kid]

Related posts