Manado, KOMENTAR.ID
Fraksi Nasdem DPRD Kota Bitung sukses besar memboikot pembahasan postur APBD Perubahan. Fraksi partai yang mengusung pasangan calon Hengky Honandar – Randito Maringka tidak bekerja sendiri.
Sukses mematikan alur pembahasan perubahan APBD ini menurut sumber – sumber ASN dimulai dengan menempatkan personil TPAD. Selain TPAD ada juga beberapa ASN yang bekerja secara teknis memperlambat pencetakan buku rancangan APBD perubahan sehingga efeknya lewat deadline yakni Senin, 30 September 2024.
“Itu terstruktur rapi. Mulai TPAD hingga ASN yang ditugaskan mencetak buku disuru berkerja lambat. Dan mereka berhasil. Senin kemarin selesai cetak pas masuk DPRD sudah jam 12 dan Fraksi Nasdem memutuskan menolak semuanya,” jelas salah satu ASN yang merasa kecewa dengan sikap Fraksi Nasdem.
Padahal menurut sejumlah ASN, sebenarnya Kementerian Dalam Negeri sama sekali tidak mempersoalkan apabila Eksekutif dalam hal ini Pemkot Bitung dan DPRD membahas sampai larut malam demi kepentingan publik baik masyarakat pun ASN.
“Kalau seperti ini memang banyak yang dirugikan apalagi ASN, THL dan lain lain,” ujar ASN senior itu.
Di DPRD Bitung ada ASN lain berseloroh, konsekuensi penolakan pengesahan APBD perubahan, maka penerimaan ASN berupa gaji dan tunjangan akan tertunda berbulan – bulan.
“Ya ujung ujungnya larinya ke koperasi lagi. Akan banyak ASK memburu koperasi,” kata ASN Sekretariat Dewan Bitung.
Praktek penolakan pembahasan APBD Perubahan itu sepertinya bukan fenomena baru, kata aktivis PAMI Perjuangan Jeffrey Sorongan.
“Itu taktik politik partai yang men-drive personil Fraksi. Insiden ini pernah terjadi di Pemkot Manado tahun 2020 silam. Kecurigaan terlalu ekstrim hingga mengorbankan kepentingan masyarakat yang ditata dalam RAPBD Perubahan,” jelas Sorongan.
Dia menegaskan dengan kejadian penolakan pembahasan yang dipimpin Fraksi Nasdem, publik Bitung selayaknya sudah bisa memilah siapa yang pro-rakyat dan siapa yang anti rakyat.
“Penolakan itu secara eksplisit memang menentang kepentingan masyarakat Bitung. Itu fakta di depan mata. Kembali ke masyarakat untuk membuat keputusan memilih siapa. Ini ada hulunya. Tidak mungkin Fraksi Nasdem ambil sikap ektrim, tanpa ada arahan dari partai politik. Apalagi saat ini momentum Pilkada. Tentu ini senjata terbaik parpol,” jelas Sorongan.
Padahal kata Sorongan, pembahasan APBD Perubahan itulah kesempatan Fraksi Nasdem dan fraksi lainnya untuk meneliti program eksekutif dan kelayakan postur anggaran.
“Harusnya itu dibahas. Kalau ada yang tidak rasional atau berbau kepentingan Walikota, yah silahkan ditolak programnya atau kritik habis-habisan. Bukan begini caranya,” terang aktivis Sorongan, Rabu siang.
Sorongan yakin, keputusan Fraksi Nasdem akan jadi bumerang bagi partainya.
“Publik yang akan menghukum mereka di Pemilukada nanti. Hadiahnya ambil di kotak Pemilu di TPS,” pungkas Sorongan. (HUT Kamrin)
