Ditangkap KPK, Menteri yang Pernah Dimarahi Sehan Punya Jabatan Wakil Bendahara Umum PDIP

0
223

Menteri Sosial Juliarti P Batubara (kiri), Sehan Salim Landjar (kanan). Foto: Istimewa

Manado, KOMENTAR.ID 
Menteri Sosial RI Juliarti P Batubara ditangkap KPK, Minggu (6/12) dinihari. Ditangkap lembaga antirasuah, Juliarti sebenarnya pernah dimarahi Bupati Bolmong Timur, Sehan Salim Landjar lantaran mekanisme penyaluran bantuan sosial yang terlalu ribet.
Pada Mei silam, Sehan mengurai bahwa banyak daerah yang mengalami keterlambatan dalam antisipasi Covid-19. Ini lantaran mereka bingung dalam mengubah APBD dan peruntukan dana desa.
“Di saat wabah corona ini yang menerima BLT tidak boleh menerima bantuan beras, tapi BLT-nya turunnya kapan? Rakyat keburu Kelaparan. Ada dana desa tapi prosesnya panjang. Kalau ada 4700 penerima BLT memangnya Bank Sulut ada buku rekening sebanyak itu? ” kata Sehan pada Mei 2020 lalu.
Sekarang, lanjutnya, memasuki bulan Ramadhan membuat semua bingung. Semuanya serba terdesak karena aturan yang berubah-ubah.
“Kita jadi bingung, sekarang memasuki bulan Ramadhan, kita bingung, semua serba terdesak. Penerima BLT ini lapar, paling miskin sekarang. Uangnya dikucurkan kapan,” ucap Sehan dengan nada meninggi.
Salah satu yang disoroti adalah mengenai aturan dana desa. Di mana Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) meminta agar dana desa tidak untuk dibelanjakan sembako. Lalu kemudian surat dari Menteri Dalam Negeri mengharuskan daerah melakukan antisipasi dampak dari Covid-19 dan bencana alam dari dana desa.
“Saya sudah mau membayar tapi Mendes melarang digunakan  untuk.membeli sembako. Tiba-tiba turun surat Mendagri harus melakukan antisipasi terhadap Covid-19 bahkan bencana alam pun dari Dana Desa. Baru lagi turun perubahan surat dari Mendesa atas kesalahan dia. Yang lebih hebat di situ bahwa itu digunakan BLT, standarnya Rp 600 ribu, Boltim ada 4.700 KK lebih,” ujarnya.
“Lalu bagaimana dengan surat dari Mensos yang PKH tidak perlu lagi dapat sembako dan BLT. Gila PKH dari Rp 50 ribu sampai Rp 200 ribu per PKH,” sambung Sehan Landjar.
Menurutnya, aturan itu merupakan cara berpikir menteri yang tidak adil. Dia pun akhirnya berinisiatif mengambil kebijakan bahwa PKH tetap harus dapat.
“Ini tidak adil cara berpikir para menteri. Maka saya mengambil kebijakan bahwa PKH tetap harus mendapatkan, aparat desa harus dapat,” tutupnya.
Di PDIP sendiri, Juliari tercatat menduduki jabatan sebagai Wakil Bendahara Umum. Sementara Ketua Umum PDIP dijabat Olly Dondokambey.
Juiarti juga mantan anggota DPR RI. Selama di legislatif, Juliari pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Republik Indonesia
Kini, Juliari mesti berhadapan dengan masalah hukum. KPK menetapkan Juliari sebagai tersangka korupsi program bansos corona.
Juliari diduga menerima uang senilai total Rp17 miliar dari dua pelaksanaan paket bantuan sosial (bansos) berupa sembako untuk penanganan covid-19. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here