Manado, KOMENTAR.ID
Oleh: Dr. (cand) Heidi Kristian Repi, S.Pd., Gr., M.Pd.
Penulis, Founder Pojok Literasi Daerah Perbatasan
Di peta Indonesia, kepulauan perbatasan bukan sekadar batas administratif, tetapi juga wajah kedaulatan negara. Di sanalah bupati yang memimpin tidak hanya berfungsi sebagai kepala pemerintahan daerah, tetapi juga sebagai pengelola geopolitik, arsitek pembangunan maritim, dan diplomat lokal.
Tantangan mereka berlapis: dari akses infrastruktur yang terbatas, keterisolasian wilayah, ancaman ekonomi lintas batas, hingga dinamika keamanan nasional. Namun, hingga kini, penghargaan atas dedikasi mereka masih minim. Setelah menyelesaikan masa jabatan, para bupati perbatasan kerap kehilangan peran strategis di pemerintahan, meskipun pengalaman mereka sangat berharga.
Hal ini perlu diubah. Sistem apresiasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan harus dirancang, agar pengalaman para pemimpin perbatasan tetap bermanfaat bagi bangsa.
Menjadikan Bupati Perbatasan sebagai Kader Kepemimpinan Nasional
Di banyak negara maju, pemimpin daerah yang berpengalaman di wilayah perbatasan sering dipromosikan ke posisi nasional. Beberapa contoh terbaik:
- Kanada: Mantan kepala daerah perbatasan sering direkrut sebagai penasihat kebijakan nasional terkait keamanan dan pembangunan perbatasan.
- Australia: Kepala daerah terpencil yang berhasil meningkatkan kesejahteraan wilayahnya mendapatkan jalur percepatan promosi dalam birokrasi federal.
- Tiongkok: Pejabat yang sukses menangani daerah perbatasan ditempatkan dalam struktur perencanaan strategis nasional untuk memastikan kebijakan pusat tetap berbasis realitas lapangan.
Indonesia harus mengambil langkah serupa dengan mengadopsi sistem penghargaan yang lebih substansial bagi bupati perbatasan dan penjabat (Pj.) bupati yang ditunjuk oleh Kemendagri.
Jalur Apresiasi Berkelanjutan bagi Bupati Perbatasan dan Pj. Bupati
1. Prioritas dalam Promosi Jabatan Strategis
Setelah menyelesaikan masa jabatan, baik bupati definitif maupun Pj. bupati yang bertugas di perbatasan harus diprioritaskan untuk jabatan strategis di tingkat nasional, seperti:
- Deputi atau Direktur di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), agar pengalaman mereka langsung berkontribusi dalam kebijakan strategis.
- Atase Perbatasan di Kementerian Luar Negeri, mengingat pengalaman mereka dalam diplomasi lintas batas.
- Staf Ahli di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, atau Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar kebijakan nasional tetap berbasis realitas lapangan.
- Kepala Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), bagi mereka yang memiliki pengalaman dalam keamanan maritim.
2. Jalur Afirmasi Menuju Gubernur atau Kepala Lembaga Negara
Bupati dan Pj. bupati yang sukses di perbatasan harus mendapatkan kesempatan afirmatif untuk:
- Menjadi gubernur di provinsi yang memiliki wilayah perbatasan, karena mereka telah memahami tantangan kawasan tersebut.
- Ditempatkan dalam lembaga strategis seperti Kepala BNPP atau Kepala BAKAMLA, agar pengalaman mereka tidak hilang setelah masa jabatan.
3. Beasiswa dan Program Pengembangan Kepemimpinan
Sebagai bentuk investasi SDM, pemerintah harus memberikan:
- Beasiswa Eksekutif Kepemimpinan Publik di universitas ternama, dalam dan luar negeri.
- Program pertukaran dengan negara yang memiliki pengelolaan perbatasan maju, seperti Australia atau Norwegia.
4. Forum Alumni Pemimpin Perbatasan
Membangun Forum Alumni Pemimpin Perbatasan, di bawah koordinasi BNPP dan Kemendagri, dengan peran sebagai:
- Think Tank Nasional, menyusun kebijakan berbasis pengalaman di perbatasan.
- Mentor bagi kepala daerah baru, memastikan transfer pengalaman.
- Jembatan komunikasi antara pemerintah pusat, daerah, dan investor, mempercepat pembangunan di perbatasan.
5. Insentif Khusus bagi Pj. Bupati di Perbatasan
Pj. bupati sering kali menghadapi masa jabatan singkat dengan tantangan berat. Untuk itu, apresiasi yang tepat bagi mereka meliputi:
- Prioritas penempatan di posisi struktural Kemendagri atau Kementerian lain setelah tugas berakhir.
- Dukungan percepatan karier di birokrasi, dengan pengakuan atas pengalaman memimpin daerah perbatasan.
- Kompensasi berbasis kinerja, yang tidak hanya bersifat finansial tetapi juga jalur promosi ke jabatan yang lebih tinggi.
Rekomendasi Pengembangan Kebijakan
Selain sistem apresiasi di atas, beberapa langkah tambahan dapat diterapkan untuk memastikan penghargaan bagi pemimpin perbatasan lebih efektif:
- Pembuatan Skema “Gold Standard” bagi Kepemimpinan Perbatasan
- Membangun peringkat evaluasi bagi kinerja bupati perbatasan, yang mencakup indikator ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan sosial.
- Pemimpin dengan peringkat tertinggi otomatis mendapatkan peluang promosi ke jabatan nasional.
- Peningkatan Anggaran dan Otonomi Khusus
- Menjadikan daerah perbatasan sebagai wilayah dengan skema dana otonomi khusus agar bupati memiliki fleksibilitas dalam kebijakan.
- Memberikan insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan kemandirian ekonomi dan ketahanan sosial.
- Mekanisme Kontrak Lanjutan bagi Pj. Bupati
- Pj. bupati dengan rekam jejak baik harus mendapatkan penawaran kontrak lanjutan di kementerian terkait atau gubernur yang membutuhkan pengalaman mereka.
- Hal ini memastikan bahwa keahlian mereka tetap bermanfaat bagi pemerintahan.
- Publikasi dan Penghargaan Nasional
- Pemerintah pusat, melalui BNPP dan Kemendagri, harus memberikan penghargaan tahunan bagi bupati dan Pj. bupati perbatasan terbaik.
- Penghargaan ini bisa menjadi bagian dari acara nasional seperti Hari Otonomi Daerah.
Dari Beban Menjadi Prestise Kepemimpinan
Selama ini, kepemimpinan di daerah perbatasan sering dipandang sebagai tugas administratif yang kurang menarik bagi politisi dan birokrat. Namun, jika sistem apresiasi ini diterapkan, memimpin daerah perbatasan akan menjadi jalur prestisius menuju kepemimpinan nasional.
Menjadikan bupati dan Pj. bupati perbatasan sebagai kader strategis nasional adalah langkah cerdas untuk memastikan bahwa negara memanfaatkan pengalaman mereka secara maksimal, bukan membiarkannya berlalu tanpa jejak.
Dengan demikian, kepemimpinan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai akhir, tetapi sebagai awal dari peran yang lebih besar bagi Indonesia.
Tentang Penulis:
Dr. (cand) Heidi Kristian Repi, S.Pd., Gr., M.Pd. adalah seorang penulis, akademisi, dan pemerhati kebijakan daerah, khususnya di wilayah perbatasan dan kepulauan. Sebagai Founder Pojok Literasi Daerah Perbatasan, ia aktif mengadvokasi peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan melalui kebijakan berbasis data dan literasi strategis. Dengan latar belakang akademik yang kuat. Ia berkomitmen untuk mendorong apresiasi yang lebih besar bagi pemimpin daerah yang berada di garis terdepan kedaulatan Indonesia.
