Akibat ‘Membeli Kucing dalam Karung’,  Citraland Diminta Segera Kosongkan Tempat

  • Whatsapp
Tampak depan kawasan Citraland Manado. (IST)

Manado, KOMENTAR.ID

PT Ciputra Internasional (Citraland) diminta angkat kaki dari tanah ratusan warga. Citraland Manado menguasai tanah warga seluas kurang lebih 34 hektar, tanpa melalui prosedur yang sah dan mekanisme pembelian langsung ke warga. Perusahaan pengembang ini malah membeli tanah yang pada masa itu menjadi obyek perkara antara Ex Bank Pinaesaan dan warga.

Ibarat membeli kucing dalam karung, Citraland Manado terbukti membeli tanah dari tangan yang salah setelah Mahkamah Agung (MA) RI mengeluarkan putusan bernomor 560 K/PDT/2003 Jo. Putusan No. 424 PK/PDT/2009 tertanggal 9 Juni 2010.

Dalam putusan itu, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tingkat bawah yang sempat memenangkan Ex Bank Pinaesaan. Dengan begitu, klaim Ex Bank Pinaesaan memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) pupus karena Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Manado, dan Pengadilan Tinggi (PT) bahkan Peninjauan Kembali atau PK.

Soni Woba, penerima kuasa 144 warga mengatakan, lahan seluas 34 hektar tersebut telah ditempati sejak tahun 1985 silam. Mereka memiliki surat keterangan dari kelurahan, yang dikeluarkan pada tahun 2000.

“Kami telah menempati lahan tersebut sejak tahun 1985. Dan tiba-tiba kami digugat. Kemudian rumah kami digusur berdasarkan putusan pengadilan tinggi, yang memenangkan pihak penggugat yakni  Ex Bank Pinaesaan, yang mengkalim bahwa mereka memegang HGB. Sedangkan mereka memegang surat HGB, baru pada tahun  1994,” terang Soni.

Ketua tim kuasa hukum dari kantor Fahmi Awule and Partners, Fahmi Oksan Awule mengatakan, pihaknya bakal menutup akses Jalan Ring Road I, karena akses jalan tersebut masuk dalam kepemilikan warga Ex Kampung Winangun.

Surat himbauan dari tim kuasa hukum Fahmi Awule & Partners. (IST)

“Kami mohon maaf jika terjadi ketidaknyamanan. Tapi ini harus terjadi karena menyangkut hak rakyat yang terzalimi,” ujar Fahmi.

Pihaknya sudah memberikan surat himbauan kepada Citraland untuk segera mengosongkan lahan yang menjadi hak warga berdasarkan putusan MA.

“Pasalnya warga sudah dibuat menderita, bahkan dijadikam pengemis di tanah sendiri. Dan kami tidak main-main soal ini, karena kami memegang putusan MA, dan tidak bisa diganggu gugat,” tegas Fahmi. (RED)

Related posts