Pembatasan Jam Malam, Jurani Rurubua: Positif Tapi Tidak Solutif

  • Whatsapp

Manado, KOMENTAR.ID

Legislator Kota Manado Jurani Rurubua mengulas kebijakan Pemerintah terkait Pembatasan Jam Operasional, yang saat ini menjadi keluhan banyak kalangan di Bidang usaha. Bahkan Menurut Srikandi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu bahwa kebijakan tersebut belum mampu memberikan jalan keluar dan solusi berarti bagi masyarakat, serta tidak solutif.

“Hal lain yang patut menjadi sorotan kita semua adalah kebijakan New Normal, yang saat ini masih menimbulkan tanda tanya besar. Utamanya yang berkaitan dengan kebijakan pembatasan jam operasional, baik kegiatan ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Bagi Saya, tindakan ini bernilai positif. Tetapi tidak solutif,” kata Jurani (Sabtu (27/2/2021).

Personil Komisi III DPRD Manado itu menjelaskan, Pandemi Covid 19 masih terus menjadi pusat perhatian Pemerintah dalam upaya penanganan. Kata Dia, dengan upaya dan semangat itu, tidak boleh ada kata berhenti hanya dikarenakan informasi Trend perkembangan kasus yang dianggap menurun.

“Apakah hal ini tanda bahwa kita telah berhasil menghadapi masa pandemi, Mungkin saja. Tapi bukan berarti Covid telah punah. Ia masih bergerak dengan cepat di ruang-ruang publik. Sebarannya terus berlanjut, dan para ahli kesehatan masih terus mendorong semua pihak, utamanya pemerintah untuk tetap mewaspadai virus ini. Artinya, kerja keras melawan corona tidak boleh berhenti karena informasi tren perkembangan kasus Covid itu sendiri,” ucap Wanita petarung yang akrab disapa Juara itu.

Meski begitu, Juara meyakini akan ada jalan keluar melalui kebijakan itu, walapun belum ada kepastian dari pihak manapun, ataupun jawaban secara ilmiah berkaitan dengan kasus mendunia itu.

“Kita bisa menganggap, bahwa pemerintah punya Itikad baik dalam menekan lajunya covid 19 melalui kebijakan tersebut. Namun, hingga kini, Kita belum mendapatkan jawaban secara ilmiah, apakah pembatasan berakibat pada turunnya angka kasus positif corona. Apa mungkin tren menurun data yang dipublis oleh Pemerintah Sulut karena pembatasan jam operasional, tidak ada jawaban yang mengarah ke sana, dari pihak manapun,” tukas Jurani.

Disisi lain Juara menyebutkan, persoalan yang tak kalah penting harus menjadi perhatian pemerintah adalah menyangkut masyarakat, yang bisa dikatakan ada celah negatif ketika masyarakat menjadi jenuh dari aspek sosial.

“Meski hal yang positif, kebijakan itu tidak menyelesaikan masalah kemasyarakatan kita, termasuk tidak menjadi solusi bagi penurunan penyebaran covid. Hal itu disebabkan masyarakat bisa tidak berkerumunan di malam hari, namun mereka memanfaatkan waktu di siang hari. Atau, bisa saja mereka beraktivitas di malam hari yang tak terjamah oleh petugas-petugas untuk merazia kegiatan mereka. Belum lagi perkara pertumbuhan ekonomi, terjadinya pengangguran, kejenuhan sosial hingga dampak pemiskinan terhadap masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan dari aktivitas malam hari. Lihat saja, belakangan ini elemen masyarakat dan para pelaku usaha melakukan aksi turun ke jalan untuk menuntut agar jam operasional tidak lagi dibatasi. Saya yakin, tidak hanya mereka, sebagian besar warga pun punya tuntutan yang sama. Sebab, masyarakat sangat menyadari, derita dengan hidup yang dibatasi seperti ini jauh lebih sakit dibandingkan dengan terjangkit virus mematikan tersebut. Fenomena ini, harusnya menjadi dasar bagi pemangku kebijakan, agar kuasa membuat keputusan yang adil dalam penanganan covid 19 dan upaya membangkitkan kehidupan ekonomi yang sehat bagi warganya,” pungkas Jurani.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Sulut merilis sejak 21 Februari 2021, angka kasus aktif covid-19 sejumlah 2.872, sedangkan pada 26 Februari justru turun 2.648. Sementara bagi kesembuhan, dari angka 11.419 menjadi 11.775. Angka kematian dari 511 menjadi 513, artinya kurun waktu seminggu, kematian hanya terdapat 2 kasus.

[rol/kid]

Related posts