Lembaga DPRD Sulut Gelar Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2021

  • Whatsapp

Manado. KOMENTAR.ID

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Kegiatan Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2021.

Read More

Dilanjutkan dengan Paripurna Penyampaian/Penjelasan Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, sekaligus juga Ranperda Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin serta Pemandangan Umum Fraksi Atas Dua Ranperda tersebut tersebut.

Agenda yang dilaksanakan pada Senin (06/8/2021) itu dihadiri oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, dan dipimpin Ketua DPRD Sulut Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Billy Lombok dan Victor Mailangkay.

 

Membuka rapat itu, Ketua DPRD Andi Silangen memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD dan Sekretariat Dewan yang telah turut bekerja, berupaya dan mendukung kinerja legislatif, hingga agenda tersebut bisa berjalan baik dan lancar.

Disamping itu, Silangen Berharap agar apa yang telah digagas oleh pemerintah benar-benar menjadi manfaat bagi masyarakat dari aspek pelayanan, serta tidak lupa mengapresiasi penghargaan koordinasi Supervisi dan pencegahan korupsi MCP KPK dengan indeks yang diraih jumlah 61,27, tertinggi se-Indonesia.

“Prestasi ini adalah komitmen dan kerja keras Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam pencegahan korupsi,” ucapnya.

Pemprov Sulut juga mendapatkan apresiasi dari Badan Pusat Statistik atas pencapaian kinerja perekonomian semester 1 tahun 2021 terbaik selama pandemi Covid 19 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,49%.

Selanjutnya Gubernur Olly Dondokambey Melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan didampingi Sekdaprov Edwin Silangen.

Dalam sambutannya, Dondokambey mengatakan Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun 2021 yang telah disepakati hari ini, meliputi total Pendapatan Daerah sebesar Rp.4.097.037.778.188,-; Total Belanja sebesar Rp.4.440.388.695.402,-; dan Pembiayaan Netto sebesar Rp.343.350.917.214,-.

“Kebijakan Pendapatan akan diarahkan kepada optimalisasi ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai, sehingga berbagai potensi pendapatan daerah harus dioptimalkan,” tutur Gubernur.

Lebih lanjut Gubernur Olly menjelaskan bahwa ada kebijakan belanja yang nantinya akan diarahkan bagi program yang dianggap menjadi skala prioritas.

“Sementara itu, untuk kebijakan belanja akan diarahkan bagi program dan kegiatan prioritas yang mendukung prioritas pembangunan daerah. Sedangkan terkait Pembiayaan Netto digunakan untuk menutup defisit anggaran,” tambahnya.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021, tetap sejalan dengan Kebijakan Nasional yaitu fokus pada penanganan bidang kesehatan terutama untuk sukses pelaksanaan vaksinasi, pemulihan ekonomi dampak COVID-19, serta tetap melaksanakan Jaring Pengaman Sosial yang tepat sasaran.

Gubernur mengungkapkan keterbatasan sumber pendapatan, maka Pemprov Sulut memanfaatkan peluang skema pinjaman PEN Daerah melalui PT. SMI, untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana di bidang kesehatan serta fasilitas umum pendukung pemulihan ekonomi daerah.

“Saya harapkan sisa tahun anggaran 2021 ini kita akan tetap bersinergi dan tetap terpacu, sehingga mampu mewujudkan beberapa proyeksi ekonomi makro,” sambungnya.

Ikut hadir Asisten I, II dan III, anggota DPRD Provinsi, serta Pejabat Tinggi Pratama Pemprov Sulut secara langsung maupun secara virtual.

(adv)

Related posts