Manado, KOMENTAR.ID
Kerusakan fasilitas pedestrian di kawasan Jalan Piere Tendean, Boulevard Manado, akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab, mulai memunculkan sorotan terhadap fungsi pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan. Camat Sario pun menjadi salah satu pihak yang mendapat kritik terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengawasan wilayah.
Ironisnya, pedestrian tersebut merupakan bagian dari program penataan wajah Kota Manado yang digagas Pemerintah Kota Manado di bawah kepemimpinan Wali Kota Andrei Angouw dan Wakil Wali Kota dr. Richard Sualang.
Pembangunan fasilitas publik yang menggunakan anggaran pemerintah tentu tidak cukup hanya diukur dari keberhasilan menyelesaikan pekerjaan fisik. Lebih dari itu, dibutuhkan pengawasan berkelanjutan agar fasilitas yang dibangun tetap terawat, tidak dirusak, serta dapat dimanfaatkan masyarakat sebagaimana mestinya.
Kondisi pedestrian yang mengalami kerusakan akibat tindakan oknum tertentu menjadi pertanyaan tersendiri. Di mana fungsi kontrol pemerintah kewilayahan? Sejauh mana koordinasi antara kecamatan, kelurahan hingga kepala lingkungan dalam mengawasi fasilitas publik?
Pengamat Politik dan Pemerintahan, Taufik Tumbelaka, turut memberikan pandangan terkait posisi strategis camat dalam sistem pemerintahan daerah.
Menurutnya, camat merupakan garda terdepan dalam pengawasan wilayah yang harus mampu mengoordinasikan seluruh jajaran pemerintahan di bawahnya, mulai dari lurah hingga ketua lingkungan secara berjenjang.
“Garda terdepan dalam pengawasan wilayah dalam konteks Pemerintahan Daerah adalah Camat, dimana seorang Camat harus bisa mengkoordinir jajarannya di bawahnya mulai dari Lurah sampai kepada Ketua Lingkungan secara berjenjang,” ujar Tumbelaka.
Ia menegaskan, camat memiliki tanggung jawab koordinatif untuk memastikan berbagai program pemerintah daerah dapat berjalan dan terjaga dengan baik, terutama kebijakan strategis kepala daerah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Camat harus bisa mengamankan semua program Pemerintah terutama yang bersentuhan dengan masyarakat, terlebih khusus program unggulan dari Kepala Daerah seperti untuk Kota Manado adalah pedestrian. Untuk itu selalu diadakan evaluasi kinerja dari setiap pejabat dalam melaksanakan dan mengamankan kebijakan-kebijakan strategis dari pimpinannya,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa tupoksi camat tidak semata-mata berkutat pada urusan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Koordinasi, pembinaan wilayah serta fasilitasi pengawasan terhadap lingkungan juga menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan hingga tingkat paling bawah.
Dalam konteks kerusakan pedestrian di Jalan Piere Tendean, evaluasi terhadap pola pengawasan wilayah Kecamatan Sario patut menjadi perhatian. Apalagi, fasilitas tersebut merupakan ruang publik yang setiap hari digunakan masyarakat dan menjadi bagian dari penataan kawasan perkotaan.
Meski tindakan perusakan dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, pemerintah kewilayahan tetap dituntut memiliki pola pengawasan dan respons yang jelas. Mulai dari deteksi dini, koordinasi dengan perangkat kelurahan dan kepala lingkungan, hingga pelaporan serta penanganan apabila ditemukan kerusakan fasilitas umum.
Kini, publik menantikan langkah konkret Pemerintah Kecamatan Sario dalam menyikapi persoalan tersebut. Bukan sekadar menunggu fasilitas rusak menjadi sorotan, tetapi bagaimana memastikan fasilitas publik yang telah dibangun melalui program pemerintah kota tidak terus menjadi sasaran tindakan vandalisme.
Sebab, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal membangun, tetapi juga memastikan hasil pembangunan tetap terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
[kid/rol]






