Manado, KOMENTAR.ID –Tim Penasihat Hukum terdakwa Tita Rifka Tambahani menegaskan bahwa perkara yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum Remblis Lawendatu, S.H., M.H., bukanlah tindak pidana, melainkan persoalan perdata yang lahir dari hubungan perjanjian antar para pihak. Penegasan itu disampaikan saat Tim Advokat membacakan duplik di ruang sidang Purwoto Suhadi Gandasubrata, Pengadilan Negeri Kelas IA Manado, Rabu (11/11/2026), dalam perkara Nomor 123/Pid.B/2026/PN Manado.
Dalam repliknya, jaksa menggunakan istilah cidera janji dan wanprestasi. Bagi koordinator tim pembela, Marcsano Wowor, S.H., justru penggunaan kedua istilah itu memperkuat posisi bahwa persoalan ini sejatinya masuk ranah hukum perdata.
“Cidera janji dan wanprestasi adalah istilah yang dikenal dalam hukum perdata, bukan hukum pidana. Dari penggunaan kedua istilah tersebut, kami menilai JPU telah keliru menempatkan perkara ini sebagai perkara pidana,” tegas Marcsano, dan rekan Adv. Samuel Tatawi, S.H., dan Adv. Charles Ukus, S.H., M.H., dalam Dupliknya.
Tim Advokat mengingatkan, hubungan hukum yang lahir dari perjanjian tidak otomatis berubah menjadi tindak pidana jika unsur-unsur dakwaan tidak terpenuhi.
Selain persoalan substantif, Tim Advokat juga menyoroti kesalahan penerapan pasal oleh penuntut umum. Jaksa disebut masih merujuk pada Pasal 183 ayat (7) KUHAP lama UU No. 8 Tahun 1981 yang ternyata tidak ada dalam KUHAP baru, UU No. 20 Tahun 2025. Ketentuan yang relevan kini hanya sampai pada ayat ketiga.
“Kesimpulan kami, dasar hukum yang digunakan JPU dalam perkara ini adalah keliru,” tandas Marcsano. sembari juga menambahkan bahwa penilaian terhadap keterangan saksi yang tidak di bawah sumpah pun perlu dilihat secara utuh dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Adv. Charles Ukus menyatakan pihaknya telah berulang kali mengingatkan adanya sejumlah hal yang dinilai tidak wajar sejak proses penyidikan hingga penuntutan.
“Kami menyerahkan sepenuhnya perkara ini kepada majelis hakim untuk dinilai dan diputuskan. Kami yakin Yang Mulia telah mencermati seluruh proses sejak awal hingga tahap duplik,” singkat Adv. Charles.
Perekaman Tanpa Izin adalah Pelanggaran Etik
Jaksa Penuntut Umum secara terbuka mengakui telah merekam keterangan terdakwa selama proses persidangan. Perekaman ini dilakukan tanpa izin dari Majelis Hakim. “Kami tegaskan hal tersebut merupakan pelanggaran kode etik yang berat. Kami akan melaporkan hal ini ke Komjak agar tidak ada aparat kejaksaan lain yang melakukan hal serupa di kemudian hari,” sambung Tim Advokat.
Akses Berkas Perkara adalah Hak Advokat yang Dilindungi Undang-Undang
Tuduhan bahwa kami membawa berkas yang asal-usulnya tidak jelas perlu diluruskan. Advokat memiliki kedudukan yang dilindungi undang-undang, termasuk hak imunitas di ruang persidangan.
Ada dua jalur hukum yang sah untuk memperoleh berkas perkara:
– Melalui PTSP atau aplikasi e-Berpadu, dan
– Berdasarkan Pasal 150 KUHAP, tersangka/terdakwa beserta Penasihat Hukum berhak meminta berkas perkara di setiap tingkat pemeriksaan kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan dan aparat wajib memenuhinya.
Dalam persidangan ini Tim Advokat juga menjalankan fungsi penegak hukum. Melalui duplik yang telah dibacakan, Para Advokat berusaha meluruskan hal yang bengkok, termasuk mengingatkan adanya kesalahan prosedural dalam penyusunan berkas perkara ini hal yang justru telah menjadi catatan sejak tahap eksepsi.
“Kami percaya Yang Mulia Majelis Hakim akan memutuskan perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Semua telah terang benderang, dan kami serahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia,” Kunci Tim Advokat.
Sidang dengan Majelis Hakim yang diketuai Faisal Munawir Kossah, S.H., bersama anggota Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H., dan Harianto Mamontoh, S.H., serta dibantu Panitera Pengganti Rosanny N, A.Md.Kom., S.H., M.H., menjadwalkan sidang berikutnya pada Rabu, 30 November 2026, dengan agenda pembacaan putusan. (Serly)






