Sitaro, KOMENTAR.ID
Miliaran anggaran yang dihibahkan untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Siau, Tagulandang, Biaro (Sitaro) dinilai mubazir. Hal ini diutarakan salah satu Pemerhati Pemerintah di Kabupaten Sitaro, Ivon Bawotong.
“Saya tantang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk membeberkan ke publik berapa banyak BUMDES di Sitaro yang eksis,” kata Bawotong, Rabu (26/4/2023).
Ia mengaku sangat yakin jika BUMDes di negeri 47 pulau ini cuma menang nama saja dan hanya buang-buang anggaran.
“Harus dievaluasi, bila perlu dihentikan saja penyertaan modal jika ujung-ujungnya tidak memberi PAD (Pendapatan Asli Desa),” tegasnya.
Di satu sisi, ia juga menyoroti program study banding Kapitalau yang nyaris tiap tahun diagendakan namun nyaris tidak ada timbal balik ke masyarakat.
“Bukan hanya Kadis PMD-nya, saya kira pimpinan daerah maupun DPRD wajib mengevaluasi program ini. Jangan sampai justru foto-foto selfie dari para Kapitalau lagi jalan-jalan yang lebih banyak muncul ketimbang inovasi yang didapat dari study banding itu,” sindirnya.
Pria yang dikenal vokal ini juga menegaskan jika sesungguhnya ia bukan menolak program study banding tersebut.
“Tetap diprogramkan saja study bandingnya, tapi sebaiknya tidak libatkan semua (Kapitalau). Cukup berangkatkan lima hingga sepuluh Kapitalau yang punya prestasi, tentu salah satunya adalah apabila berhasil bikin BUMDes-nya berkembang,” usulnya.
Menurutnya, dengan cara demikian anggaran miliaran yang digeser dari dana desa untuk BUMDes tidak terbuang percuma.
“Toh, jadi miris ketika masyarakat terus berjuang untuk bangkit pasca COVID, kemudian kepala daerah, kepala OPD bersama Kapitalau justru melakukan kegiatan yang manfaatnya hampir tak terlihat,” sindirnya lagi.
Ia berharap ke depan tidak ada lagi anggaran yang dihabiskan untuk kegiatan low profit.
“Karena sukses pembangunan di pelosok juga akan jadi sukses pemerintah daerah. Sebaliknya, jika di pelosok programnya abal-abal, secara tidak langsung juga menunjukkan kualitas para petinggi di daerah,” simpulnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Sitaro, Marlon Dalentang, menjelaskan bahwa pembentukan BUMDes murni tanpa intervensi pemerintah daerah.
“Mulai dari struktur pengurus hingga penentuan unit usaha yang akan dilaksanakan, termasuk penyertaan modal, itu di-handle langsung pemerintah desa,” terang Dalentang sembari menambahkan, sudah tidak ada lagi penyertaan modal sejak tahun 2020.
Terkait eksistensi BUMDes sebagaimana yang disorot, ia mengaku sudah dievaluasi.
“Kita sudah data itu, mana yang sehat, mana yang sakit serta mati suri. Namun, hasil dari pendataan itu, nanti Inspektorat yang akan rilis,” ungkapnya.
Dia menambahkan, nanti juga lewat rilis tersebut akan ada rekomendasi terhadap masing-masing BUMDES apakah dilanjutkan atau dialihkan ke kegiatan lain yang lebih mengena dengan kondisi masing-masing desa.
“Mana yang cocok, tentu jenis usaha itu yang direkomendasikan,” sebutnya.
Ia juga menepis sorotan terhadap study banding Kapitalau, yang disebut-sebut digelar setiap tahun.
“Memang programnya sudah ada sejak lama, namun dalam beberapa tahun ini baru sekali dilaksanakan yakni tahun 2019 lalu. Setelah itu tidak ada lagi,” tepisnya.
[kid/ein]
Update Berita dan
Artikel
KOMENTAR.ID menarik lainnya di
Google News.
