Tahuna, KOMENTAR.ID
Teringat begitu manjur slogan ‘Ambil Uangnya Jangan Pilih Orangnya’ di Pilkada Sangihe 2017, yang kala itu bertarung pasangan Partai Golkar dan Hanura, Jabes Ezar Gaghana – Helmud Hontong (Meghahago) versus pasangan PDIP Hironimus Makagansa – Fransiscus Andi Silangen (MaSi).
Slogan yang berbau anti money politik itu benar-benar mampu menghipnotis masyarakat maupun wajib pilih Sangihe sehingga pasangan Meghahago yang kala itu tampil tanpa uang mampu melibas pasangan MaSi yang selain Incumbent, juga ditopang dengan finansial gaya arisan Pilkada
Slogan ini sebetulnya sempat menimbulkan polemik, sebab ada yang beranggapan tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, tapi faktanya slogan ini sangat mujarab.
Nah, dalam diskusi kecil beberapa waktu lalu bersama beberapa pemerhati poltik dan politisi hingga sejumlah wartawan senior perbatasan, terungkap ada keinginan jika Pileg Sangihe 2024 juga jauh dari politik uang, sama seperti ketika di Pilkada 2017 uang tidak punya arti apa-apa.
Wartawan senior Sangihe, Asril Tatande menyebut, perlu ada gerakan khusus yang terwadai untuk mengkampanyekan anti politik uang, kalau tidak sulit hal itu dibendung dan gedung DPRD Sangihe akan banyak ketambahan caleg berduit dengan kualitas SDM yang diragukan.
“Memang money politik tidak mempan di Pilkada 2017, ada gerakan khusus waktu itu yang mengkampanyekan. Dan tentunya kita perlu mengkampanyekan lagi soal politik uang ini di Pileg nanti, supaya para wakil rakyat kita yang akan duduk benar-benar punya kualitas bukan hanya duduk karena membeli suara,”ujar Asril.
Hal senada dilontarkan Pemerhati Politik Sangihe Monteski Kawuka. Menurutnya kalau Pikada 2017 bisa mematahkan politik uang, bukan tak mungkin di Pileg juga bisa terjadi dan perlu ada wadah khusus yang memfasilitasinya, termasuk kalangan tokoh agama dan tokoh masyarakat turut mengkampanyekannya.
“Perlu ada gerakan besar agar kampanye anti politik uang bisa efektif. Dan sekarang sudah eranya memilih caleg yang berkualitas, ini sejalan dengan pemikiran para tokoh nasional yang sempat menggugat ke MK agar pileg dilaksanakan tertutup, dengan maksud meminimalisir money politik sekaligus kader partai yang berkualitas punya kesempatan menjadi anggota dewan,”ungkap Monteski.
